Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Lombok

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Lombok

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintah di Lombok. Kedua hal ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat meningkat secara signifikan.

Menurut Dr. Teten Masduki, Kepala Sekretariat KPK, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam menjaga integritas pemerintah dan mencegah praktik korupsi. Dalam konteks pengawasan kinerja pemerintah di Lombok, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai kebijakan, program, dan pengeluaran pemerintah kepada masyarakat. Sementara akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan dan tindakannya.

Namun, sayangnya, masih banyak kendala dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah di Lombok. Banyak proyek pembangunan yang dilaksanakan tanpa keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dosen Universitas Mataram, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, menegaskan pentingnya pemberian informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. “Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan mengawasi kinerja mereka dengan baik,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah di Lombok. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan ruang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah agar tercipta tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah di Lombok, diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat.