Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Tata Kelola Keuangan Publik di Lombok
Tata kelola keuangan publik memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah. Di Lombok, upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola keuangan publik sedang digalakkan.
Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tata kelola keuangan publik yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, tata kelola keuangan publik di Lombok perlu diperkuat untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan publik di Lombok. Seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Transparansi merupakan kunci utama dalam mendorong akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif.”
Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan keuangan publik di Lombok. Menurut Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang baik, akan memungkinkan terciptanya tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan akuntabel.”
Tata kelola keuangan publik yang baik juga dapat membantu dalam mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), “Tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam mencegah praktik korupsi di sektor keuangan publik.”
Dengan demikian, upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola keuangan publik di Lombok perlu terus ditingkatkan. Melalui langkah-langkah yang konkret dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan publik di daerah tersebut.