BPK Lombok

Loading

Archives May 9, 2025

Berita Terkini

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Publik di Lombok


Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui dan memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan efisien.

Menurut Dr. Ahmad Erani Yustika, seorang pakar keuangan publik dari Universitas Mataram, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan publik tidak boleh dianggap remeh. “Masyarakat harus aktif dalam memantau penggunaan dana publik agar terhindar dari potensi penyalahgunaan dan korupsi,” ujarnya.

Pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan publik. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Bupati.

Dalam praktiknya, masyarakat dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan publik dengan cara mengikuti rapat-rapat terbuka, memantau laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, serta melaporkan temuan-temuan yang mencurigakan kepada instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan publik agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks ini, peran media massa juga tidak bisa diabaikan. Menurut Maria Goreti, seorang jurnalis yang aktif meliput berita-berita terkait pengelolaan keuangan publik, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam memberitakan temuan-temuan pengawasan keuangan publik kepada masyarakat luas. “Media harus menjadi penjaga kebenaran dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan keuangan publik dapat dikelola dengan lebih baik dan transparan demi kesejahteraan bersama.

Berita Terkini

Pentingnya Pendidikan Keuangan dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan di Lombok


Pentingnya Pendidikan Keuangan dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan di Lombok

Pendidikan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola tata kelola keuangan pribadi maupun keluarga. Di Lombok, pentingnya pendidikan keuangan semakin terasa mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan agar masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak.

Menurut Dr. Muhammad Chatib Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, “Pendidikan keuangan adalah kunci utama dalam meningkatkan tata kelola keuangan. Dengan pemahaman yang baik mengenai keuangan, masyarakat akan lebih mampu mengelola keuangan mereka dengan bijak.” Hal ini juga dikuatkan oleh data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, termasuk di Lombok.

Pendidikan keuangan tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga untuk lembaga dan organisasi. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, “Tata kelola keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan keuangan harus ditanamkan sejak dini agar terbentuk budaya keuangan yang baik di masyarakat.”

Di Lombok, beberapa inisiatif pendidikan keuangan sudah mulai dilakukan oleh berbagai pihak. Misalnya, program pelatihan keuangan dari Yayasan Cinta Anak Bangsa yang telah memberikan pemahaman keuangan kepada ratusan masyarakat di Lombok. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif dalam menyelenggarakan seminar dan workshop mengenai literasi keuangan.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan keuangan, diharapkan tata kelola keuangan di Lombok dapat semakin meningkat. Sehingga, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan baik dan menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik di daerah tersebut. Jadi, mari kita dukung bersama-sama pendidikan keuangan untuk meningkatkan tata kelola keuangan di Lombok.

Berita Terkini

Pemantauan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Hasil Audit Lombok


Pemantauan kinerja pemerintahan daerah melalui hasil audit Lombok menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji, pemantauan kinerja pemerintahan daerah melalui hasil audit Lombok dapat memberikan informasi yang objektif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah. “Audit yang dilakukan oleh BPK merupakan instrumen yang sangat penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah,” ujar Dodi.

Dalam hasil audit Lombok tahun ini, terungkap bahwa masih banyak temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan kinerja pemerintahan daerah agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan menemukan solusi yang tepat.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Ahmad Zulkarnain, pemantauan kinerja pemerintahan daerah melalui hasil audit Lombok juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. “Dengan adanya audit, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan dan memastikan bahwa uang negara digunakan dengan efisien dan efektif,” ucap Ahmad.

Dengan demikian, pemantauan kinerja pemerintahan daerah melalui hasil audit Lombok merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan negara. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.