Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Publik di Lombok

Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui dan memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan efisien.

Menurut Dr. Ahmad Erani Yustika, seorang pakar keuangan publik dari Universitas Mataram, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan publik tidak boleh dianggap remeh. “Masyarakat harus aktif dalam memantau penggunaan dana publik agar terhindar dari potensi penyalahgunaan dan korupsi,” ujarnya.

Pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan publik. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Bupati.

Dalam praktiknya, masyarakat dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan publik dengan cara mengikuti rapat-rapat terbuka, memantau laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, serta melaporkan temuan-temuan yang mencurigakan kepada instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan publik agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks ini, peran media massa juga tidak bisa diabaikan. Menurut Maria Goreti, seorang jurnalis yang aktif meliput berita-berita terkait pengelolaan keuangan publik, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam memberitakan temuan-temuan pengawasan keuangan publik kepada masyarakat luas. “Media harus menjadi penjaga kebenaran dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik di Lombok sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan keuangan publik dapat dikelola dengan lebih baik dan transparan demi kesejahteraan bersama.