BPK Lombok

Loading

Pengawasan APBD sebagai Langkah Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Lombok

Pengawasan APBD sebagai Langkah Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Lombok


Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di Lombok. Sebagai salah satu daerah pariwisata terkemuka di Indonesia, Lombok harus menjaga kepercayaan masyarakat dan investor dengan memastikan penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, pengawasan APBD merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi di daerah. “Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan APBD, peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir,” ujarnya.

Namun sayangnya, masih banyak kasus penyalahgunaan APBD yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Lombok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di daerah merupakan kasus penyalahgunaan APBD. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan APBD perlu diintensifkan sebagai langkah preventif dalam mencegah korupsi.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan APBD di Lombok, Pemerintah Daerah setempat perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Melalui sinergi antara berbagai pihak terkait, diharapkan penggunaan APBD di Lombok dapat lebih terkendali dan transparan.

Menurut Bupati Lombok, Dr. H. Mohan Roliskana, pengawasan APBD merupakan prioritas utama dalam menjaga integritas pemerintah daerah. “Kami akan terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan APBD demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dengan adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari pihak terkait, diharapkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara dapat diminimalisir. Pengawasan APBD sebagai langkah preventif dalam pencegahan korupsi di Lombok merupakan upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.