Tantangan dalam Memantau Penggunaan Dana Desa di Lombok

Tantangan dalam Memantau Penggunaan Dana Desa di Lombok memang tidak bisa dipandang remeh. Sejak pemberlakuan program Dana Desa oleh pemerintah, banyak kabupaten di Indonesia termasuk Lombok telah menerima alokasi dana yang signifikan untuk pembangunan desa. Namun, pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut masih menjadi permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan.

Menurut Bambang, seorang akademisi dari Universitas Mataram, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. “Tantangan terbesar dalam memantau penggunaan dana desa di Lombok adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Banyak desa yang tidak memiliki SDM yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif,” ujar Bambang.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat juga menjadi kendala dalam memantau penggunaan dana desa. Menurut Nurul, seorang aktivis masyarakat di Lombok, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa masih sangat minim. Padahal, masyarakat yang tinggal di desa-lah yang seharusnya menjadi mata dan telinga pemerintah dalam penggunaan dana tersebut.”

Pemerintah daerah di Lombok juga dihadapkan pada tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak temuan ketidaksesuaian antara penggunaan dana desa dengan rencana pembangunan yang telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam memantau penggunaan dana desa di Lombok.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, perlu adanya pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa dalam melakukan pengawasan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan dana desa di Lombok dapat lebih efisien dan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam sistem pengawasan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan,” ujar Abdul Halim.

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan tantangan dalam memantau penggunaan dana desa di Lombok dapat segera teratasi. Sehingga, pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.