BPK Lombok

Loading

Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola Dana Publik Lombok

Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola Dana Publik Lombok


Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola Dana Publik Lombok

Transparansi dalam tata kelola dana publik adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Di Lombok, transparansi ini menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Menurut Dr. Ir. H. Zulkieflimansyah, M.Eng, Gubernur NTB, transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan korupsi. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik dengan lebih baik.

Dr. Ir. H. Zulkieflimansyah, M.Eng juga mengatakan bahwa pemerintah daerah harus membiasakan diri untuk selalu transparan dalam segala hal terutama dalam pengelolaan dana publik. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Bapak I Kadek Agus Eka Wiradana, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi dalam tata kelola dana publik merupakan langkah awal dalam mencegah korupsi. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya transparansi, maka akan sulit bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.

Dalam konteks Lombok, pentingnya transparansi dalam tata kelola dana publik juga disampaikan oleh Bapak H. Lalu Gita Aryadi, Ketua DPRD Provinsi NTB. Beliau menekankan bahwa transparansi harus menjadi budaya dalam setiap kegiatan pengelolaan dana publik agar pembangunan di Lombok dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya transparansi dalam tata kelola dana publik di Lombok sangatlah krusial. Dengan adanya transparansi, diharapkan pembangunan di Lombok dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terhindar dari tindakan korupsi. Oleh karena itu, semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan tata kelola dana publik yang transparan dan akuntabel.