BPK Lombok

Loading

Mewujudkan Keuangan Daerah yang Sehat Melalui Pengawasan BPK di Lombok

Mewujudkan Keuangan Daerah yang Sehat Melalui Pengawasan BPK di Lombok


Mewujudkan keuangan daerah yang sehat melalui pengawasan BPK di Lombok merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Rizal, pengawasan yang dilakukan oleh BPK sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami terus berupaya untuk melakukan pengawasan yang ketat guna mewujudkan keuangan daerah yang sehat dan transparan,” ujar Ahmad Rizal.

Pengawasan BPK terhadap keuangan daerah di Lombok juga mendapat apresiasi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah. Menurutnya, peran BPK sangat membantu dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan terkelola dengan baik. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPK guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” kata Zulkieflimansyah.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran di daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mewajibkan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah.

Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan keuangan daerah yang sehat. Dengan memantau dan mengawasi penggunaan anggaran secara bijak, kita dapat turut serta dalam memastikan bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK merupakan kunci utama dalam mewujudkan keuangan daerah yang sehat dan transparan. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.